May 8, 2021 By picantedubai.com 0

Serba- serbi Pemakaian Media Sosial di Lembaga Pemerintah

7 bulan lebih semenjak Corona Virus Disease 2019( Covid- 19) awal kali diumumkan mewabah di Indonesia, Kanwil DJKN DKI Jakarta beserta unit operasional dibawahnya melakukan pelayanan tugas serta gunanya secara terbatas. Keharusan melindungi protokol kesehatan membuat pola kerja serta kegiatan tiap hari berganti. Banyak Lembaga Pemerintah menetapkan pola kerja secara WFH( Work From Home) untuk pegawainya, begitu pula Kanwil DJKN DKI Jakarta. Interaksi lebih banyak dicoba memakai teknologi data ialah internet.

Katadata. co. id mengantarkan kalau pemakaian media sosial semacam Whatsapp serta Instagram melonjak sebanyak 40%. Perihal ini diakibatkan banyak orang memakai media sosial buat berbicara dikala diterapkannya karantina daerah.

Media sosial sesungguhnya bukan cuma WhatsApp, Facebook, Twitter maupun Instagram. Seluruh konten, ilham, pemikiran serta komunikasi yang dicoba secara online pula bisa didefinisikan selaku media sosial.

Lembaga Pemerintah di masa modern ini sangat terbantu dengan pesatnya pertumbuhan teknologi data. Terdapatnya internet membuat jarak serta waktu jadi tidak berarti. Transparansi serta kecepatan jadi keharusan dalam membagikan layanan kepada warga dengan tidak melupakan akuntabilitas kinerja. Internet jadi salah satu fasilitas untuk Lembaga Pemerintah buat membagikan layanan yang kilat serta gampang, internet pula membuat rakyat lebih aktif mengawasi jalanannya layanan publik.

Pemanfaatan media sosial oleh lembaga pemerintah ialah salah satu inovasi dengan mengoptimalkan teknologi. Dalam novel“ Mengoptimalkan Pemakaian Media Sosial Dalam Lembaga Pemerintah” yang disusun oleh Direktorat Jenderal Data serta Komunikasi Publik, Departemen Komunikasi serta Informatika, dipaparkan sebagian khasiat media sosial untuk pemerintah, ialah:

1. Mendesak efisiensi pemerintahan suhutekno.com

Pemakaian media sosial bisa menjangkau warga dengan lebih luas serta kilat. Media sosial dengan teknologi Artificial Inteligent( kecerdasan buatan) bisa digunakan buat menolong proses analisa informasi.

2. Memulihkan keyakinan warga yang turun

Di masa keterbukaan semacam dikala ini, warga banyak memperoleh data dari media sosial semacam whatsapp group ataupun komunitas di Facebook. Maraknya hoax bisa memunculkan rasa tidak yakin. Media sosial bisa jadi pemecahan sebab bisa menjangkau khalayak secara lebih personal serta komunikatif.

3. Mengalami pertumbuhan jaman

Lembaga Pemerintah dikala ini mengalami tantangan tertentu berbentuk penghematan anggaran, menuanya staf yang dipunyai, serta birokrasi yang bisa membatasi kemajuan. Tantangan ini bisa diatasi dengan mempersiapkan perencanaan bisa menanggulangi permasalahan di setelah itu hari.

4. Fasilitas komunikasi di dikala krisis serta musibah alam

Semacam dikala pandemik saat ini ini keharusan jaga jarak kala berhubungan membuat interaksi lebih banyak dicoba lewat media sosial. Untuk lembaga pemerintah, media sosial wajib memainkan kedudukan yang jelas dalam strategi komunikasi krisis.

Kemudian gimana dengan platform media sosial yang banyak digunakan oleh Lembaga Pemerintah?

Bagi informasi yang dipublikasi oleh halaman katadata. co. id, Youtube jadi platform yang sangat kerap digunakan pengguna media sosial di Indonesia berumur 16 sampai 64 tahun. Persentase pengguna yang mengakses Youtube menggapai 88%. Media sosial yang sangat kerap diakses berikutnya merupakan WhatsApp sebesar 84%, Facebook sebesar 82%, serta Instagram 79%.

Selaku data, rata- rata waktu yang dihabiskan warga Indonesia buat mengakses media sosial sepanjang 3 jam 26 menit. Total pengguna aktif sosial media sebanyak 160 juta ataupun 59% dari total penduduk Indonesia. serta 99% pengguna media sosial berselancar lewat ponsel.

Tipe media sosial bagi Departemen Pendayagunaan Aparatur Negeri serta Reformasi Birokrasi, dibedakan atas sebagian kelompok, antara lain:

1. media publikasi/ web, semacam Blogspot, Blogger, serta WordPress;

2. microblog, semacam Twitter serta Plurk;

3. media berbagi( media- sharing), semacam Flickr, YouTube, serta Slideshare;

4. media jejaring sosial, semacam Facebook, MySpace, Hi5, Google+, LinkedIn, serta WAYN;

5. media kerja sama/ wiki, semacam Wikipedia, Wikimapia, serta Wikileaks;

6. forum dialog, semacam Kaskus serta www. webcosmoforums. com;

7. media obrolan, semacam Google Talk, Yahoo Messenger, serta Skype;

8. web pembahasan( review), semacam Goodread serta Yelp.

Kanwil DJKN DKI Jakarta selaku salah satu lembaga pemerintah yang terletak di dasar Departemen Keuangan sudah memakai sebagian platform media sosial ialah:

1. Website/ portal( www. djkn. kemenkeu. go. id/ kanwil- jakarta) selaku media publikasi yang menunjukkan berita- berita tentang seluruh aktivitas yang diselenggarakan oleh Kanwil DJKN DKI Jakarta. Website tersebut pula menunjukkan artikel- artikel yang ditulis oleh pegawai Kanwil DJKN DKI Jakarta selaku media publikasi serta bimbingan.

Baca Juga : Pengobatan Jerawat – 9 Mitos dan Fakta Nyata Tentang Jerawat

2. Twitter(@kanwildjknjkt) serta Instagram(@kanwil_djkn_dkijkt) selaku microblog yang menunjukkan aktivitas, layanan, serta bimbingan kepada warga menimpa tugas serta guna Kanwil DJKN DKI Jakarta, DJKN, serta Departemen Keuangan.

3. You Tube( https:// www. youtube. com/ channel/ UCzwK1zvUNJ0FNtHEtrSOc9w) selaku media publikasi dokumentasi/ aktivitas berbentuk video.

4. Facebook Page( https:// website. facebook. com/ kanwildjkndkijakarta/) serta WhatsApp( masih buat golongan terbatas) selaku media jejaring sosial.

5. Menggunakan Aplikasi Zoom selaku forum dialog serta media obrolan buat menyelenggarakan rapat kedinasan, webinar, serta sharing knowledge secara virtual.

Dalam mengelola media sosial, Lembaga Pemerintah wajib mempunyai prinsip serta etika yang berbeda dengan pengelolaan media sosial buat individu. Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Lembaga Pemerintah yang dikeluarkan oleh Departemen Pendayagunaan Aparatur Negeri serta Reformasi Birokrasi No 83 Tahun 2012 mengendalikan sebagian prinsip serta etika yang butuh dicermati oleh pengelola media sosial di Lembaga Pemerintah, ialah:

1. kredibel, ialah melindungi krediblitas sehingga data yang di informasikan akurat, berimbang, serta keterwakilan;

2. integritas, ialah menampilkan perilaku jujur serta melindungi etika;

3. handal, ialah mempunyai pembelajaran, kemampuan, serta keahlian di bidangnya;.

4. responsif, ialah menjawab masukan dengan kilat serta pas;

5. terintegrasi, ialah menyelaraskan pemakaian media sosial dengan media komunikasi yang lain, baik yang berbasis internet( on- line) ataupun yang tidak berbasis internet( off- line);.

6. keterwakilan, ialah pesan yang di informasikan mewakili kepentingan lembaga pemerintah, bukan kepentingan individu.

Sebaliknya etika yang butuh ditegakkan ialah:

1. menjunjung besar kehormatan lembaga pemerintah;

2. mempunyai kemampuan, kompetensi, objektivitas, kejujuran, serta integritas;

3. melindungi rahasia negeri serta melakukan sumpah jabatan;

4. menegakkan etika yang berlaku supaya terbentuk citra serta reputasi lembaga pemerintah;

5. menghormati kode etik pegawai negara;

6. mengantarkan serta menerima data publik yang benar, pas, serta akurat;

7. menghargai, menghormati, serta membina solidaritas dan nama baik lembaga serta perorangan;

8. melakukan keterbukaan data publik cocok syarat peraturan perundang- undangan.